Potensi Penerimaan Potential Loss Pajak Kendaraan Bermotor Plat Merah Pada SAMSAT Aceh Barat
Abstract
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh atau disingkat BPKA adalah satuan perangkat kerja Aceh pada urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dan kekhususan Aceh dalam mengatur perekonomian provinsi Aceh. Sejalan dengan tujuan dan sasaran BPKA yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan pembangunan kabupaten/kota di wilayah Aceh yang mandiri dan terintegrasi, BPKA senantiasa dituntut untuk memaksimalkan kemampuannya dalam menghimpun pajak daerah yang ada di provinsi Aceh. Provinsi Aceh terdapat 23 kabupaten/kota yang salah satunya adalah kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan dan 322 desa. Potensi pertumbuhan rata-rata jumlah kendaraan bermotor di kabupaten Aceh Barat adalah sebesar 33% persentase tersebut berpeluang memberikan persentase kenaikan pada penerimaan PKB di kabupaten Aceh Barat. Jenis dan sumber data yang peneliti gunakan adalah data sekunder berupa data time series, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, menggunakan Sampling Rumpun (Cluster Sampling) dan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian di dapati hasil tingkat realisasi penerimaan potential loss PKB adalah sebesar 52%, dengan Potensi penerimaan potential loss PKB sebesar Rp2.356.816.765, dan persentase taksiran potential loss PKB tahun 2019 sebesar 81% dan tahun 2020 sebesar 84%.
Aceh Financial Management Agency or abbreviated as BPKA is an Aceh working instrument unit on Government affairs or functions of supporting government affairs and Aceh's specificity in regulating the economy of the Aceh province. In line with the goals and objectives of BPKA, namely increasing Regional Original Income (PAD) and realizing the development of districts/cities in the Aceh region that are independent and integrated, BPKA is always required to maximize its ability to collect local taxes in the province of Aceh. There are 23 districts/cities in Aceh province, one of which is West Aceh district consisting of 12 sub-districts and 322 villages. The potential growth of the average number of motorized vehicles in Aceh Barat district is 33%, this percentage has the opportunity to provide a percentage increase in PKB revenues in Aceh Barat district. The types and sources of data that researchers use are secondary data in the form of time series data, data collection techniques are carried out by documentation, using Cluster Sampling and using descriptive analysis methods. The results of the study found that the realization rate of potential loss of PKB was 52%, with P3L PKB of Rp2,356,816,765, and the percentage of estimated potential loss of PKB in 2019 was 81% and in 2020 was 84%.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aliah, N., Hamzah, A., & Nasir, M. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb) Terhadap Pad Aceh. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 6(1), 33-50.
Pangwa, Jamal. (2021). Tim Gabungan Gelar Razia Pajak Kendaraan di Pidie Jaya, Mobil Dinas Ikut Terjaring. Diakses dari Aceh Tribun News https://aceh.inews.id/berita/tim-gabungan-gelar-razia-pajak-kendaraan-di-pidie-jaya-kendaraan-dinas-ikut-terjaring
Pemerintah Aceh. (2012). Qanun Aceh nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Aceh.
Pemerintah Aceh. (2012). Qanun kota Banda Aceh nomor 3 tahun 2012
Pemerintah Aceh. (2017). Qanun Aceh nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Aceh.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Geografi kabupaten Aceh Barat. Diakses dari https://acehbaratkab.go.id/halaman/geografi
Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-undang nomor 84 tahun 2014 tentang penjualan barang milik negara/daerah.
Raharjo, Sahid. (2017). Distribusi Nilai Tabel Statistik. Diakses dari https://drive.google.com/file/d/1FjQqGDeyLkRCsfsMOWMnwqQx7HgS1aan/view?usp=sharing
Raharjo, Sahid. (2017). Panduan Lengkap Uji Analisis Regresi Linear Sederhana dengan SPSS. Diakses dari https://www.spssindonesia.com/2017/03/uji-analisis-regresi-linear-sederhana.html
Syahputra, j. (2014). Pengaruh bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten aceh barat (Doctoral dissertation, Universitas Teuku Umar Meulaboh).
Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (studi pada kabupaten/kota di wilayah Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 1(1), 183-191.
Nasution, A., & Saputra, J. (2018). Faktor Penghambat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertunggak Oleh Pemerintah Aceh. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 2(1), 25-32.
Nurhayati, n. (2014). Analisis tingkat kemandirian daerah pasca otonomi daerah di kabupaten aceh barat (Doctoral dissertation, Universitas Teuku Umar Meulaboh).
Lianda, P. Y. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra, 2(3), 153-159.
Redaksi. (2021). Kesadaran warga Aceh Barat bayar pajak kenderaannya tinggi, BPKA laporkan penerimaan naik sebesar 105%. https://www.acehnews.id/news/kesadaran-warga-aceh-barat-bayar-pajak-kenderaannya-tinggi-bpka-laporkan-penerimaan-naik-sebesar-105/index.html
Indozone.Id. (2021). Viral mobil dinas plat merah berubah sekejap jadi plat hitam, netizen: lah kok bisa?. https://www.indozone.id/life/RMsl5eV/viral-mobil-dinas-plat-merah-berubah-sekejap-jadi-plat-hitam-netizen-lah-kok-bisa/read-all
(APBA. T.A 2019)
Pemerintah Aceh. (2019). Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun anggaran 2019. Diakses pada tanggal 04 oktober 2021 pukul 19:28 WIB. https://bpka.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/188/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2018.html
Pemerintah Aceh. (2019). Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran anggaran dan pendapatan aceh tahun anggaran 2019. Diakses pada tanggal 04 oktober 2021. https://bpka.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/189/peraturan-gubernur-aceh-nomor-133.html
Pemerintah Aceh. (2019). Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja aceh tahun anggaran 2019. Diakses pada tanggal 04 oktober 2021 pukul 19:32 WIB https://bpka.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/219/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2019-tentang-perubahan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-aceh-tahun-anggaran-2019.html
Pemerintah Aceh. (2019). Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2019 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja aceh tahun anggaran 2019. Diakses pada tanggal 04 oktober 2021 pukul 19:42 WIB https://bpka.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/220/peraturan-gubernur-aceh-nomor-78-tahun-2019-tentang-penjabaran-perubahan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-aceh-tahun-anggaran-2019.html
(APBA. T.A 2020)
Pemerintah Aceh. (2020). Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun anggaran 2020. Diakses pada tanggal 04 oktober 2021 pukul 19:36 WIB. https://bpka.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/222/qanun-aceh-nomor-12-tahun-2019-tentang-anggaran-pendapatan-dan-belanja-aceh-tahun-anggaran-2020.html
Pemerintah Aceh. (2020). Peraturan gubernur aceh nomor 80 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja aceh tahun 2020. Diakses pada tanggal 04 oktober 2021 https://bpka.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/221/peraturan-gubernur-aceh-nomor-80-tahun-2019-tentang-penjabaran-anggaran-pendapatan-dan-belanja-aceh-tahun-anggaran-2020.html
DOI: https://doi.org/10.35308/akbis.v6i1.4359
Refbacks
- There are currently no refbacks.