Penyelesaian Sengketa oleh Majelis Adat Setikar Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kedudukannya dalam Sistem Peradilan Indonesia
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku:
Bagir Manan. 2003. Lembaga Kepresidenan. FH UII Press. Jakarta.
D.Y. Witanto. 2011. Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Alfabeta. Bandung.
Ediwarman. 2015. Monograf Metodologi Penelitian Hukum. PT Soft Media. Medan.
Elza Syarief. 2014. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. PT. Gramedia. Jakarta.
Ganjong. 2007. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor.
Maskur Hidayat. 2016. Strategi dan Taktik Medisi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kencana. Jakarta.
Notonagoro. 1984. Politik Hukum dan Pembangunan Agraria. Bina Aksara. Jakarta.
Owen Podger, dkk. 2002. Beberapa Gagasan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta.
Ridwan HR. 2008. HukumAdministrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Syahrizal Abbas. 2009. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Teguh Prasetyo dkk. 2013. Hukum dan Undang-Undang Perkebunan, Nusa Media. Bandung.
Wiratno, R., Dkk. 1958. Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum. PT Pembangunan. Jakarta.
Jurnal:
Jefrie Maulana. 2020. Politik Hukum Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Jurnal Ius Civile. 4 (2): 103.
Philipus M. Hadjon. 1997. Tentang Wewenang. YURIDIKA. 5 & 6 Tahun XII.
Taqwaddin Husin. 2015. Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 67. Th. XVII: 517.
Skripsi:
Cut Rahmawati. 2021. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Perangkat Adat Di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung
Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung
DOI: https://doi.org/10.35308/jic.v6i2.6210
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 jefri maulana, muharrir muharrir, muhammad nahyan zulfikar
p-ISSN: 2614-5723 I e-ISSN: 2520-6617 I DOI: 10.35308
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681, Indonesia
(0655) 7110535 l +6282214066169 l +6285277034555
is licensed under a Attribution 4.0 International License