PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP TINDAKAN HUMAN TRAFFICKING DI WILAYAH TIMUR TENGAH DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
Abstract
Indonesia still has a very crucial problem, the problem is human trafficking. This study is aimed at identifying and analyzing legal protection for Indonesian workers who work in the Middle East against crimes of trafficking in persons based on national law and international law as well as the application of sanctions given to perpetrators. The research method in this article is juridical normative using a statute approach and a conceptual approach. The results of this study are a form of protection for migrant workers, there are several international regulations, one of which is CEDAW. Meanwhile, the government's efforts in legal protection for TKI victims of human trafficking are by issuing various legal instruments, one of which is the UU PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). From this research, it can be concluded that the government needs to collaborate bilaterally, as well as multilaterally, especially the destination countries for placing Indonesian migrant workers, and cooperate with non-governmental organizations in combating human trafficking.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku:
Farhana. 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika)
I, Soepomo. 1987. Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta.
Mansur, Dikdik M. Arief., & Gultom, Elisatris.(2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Jurnal:
Yusitarani, S, Nabitatus Sa’adah. 2020. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 25.
Sumber Internet:
Callistasia Wijaya. 2019. Perdagangan manusia terbesar terungkap: 'Saya dijual ke Irak, diperkosa, dipenjara'. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 47877938. Diakses tanggal 10 Januari 2021
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Convention of the Suppression of Traffic in Person and the Exploitation of the Prostitution of Others (Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi terhadap Orang Lain) Tahun 1949
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang kejahatan transnasional yang terorganisir) Tahun 2000
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant workers and
DOI: https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.3466
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan
p-ISSN: 2614-5723 I e-ISSN: 2520-6617 I DOI: 10.35308
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681, Indonesia
(0655) 7110535 l +6282214066169 l +6285277034555
is licensed under a Attribution 4.0 International License