IMPEACHMENT JABATAN PLT GUBERNUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
BUKU
Latif. A. dan Ali. H. 2011. Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Waluyo. B. 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
Tjandra. W. R. 2008, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
Labolo. M. 2013, Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 15.
JURNAL
Fakihudin, R. 2021. Impeachment of Regional Heads Resulted in Direct Election in the Perspective of Constitutional Law. Jurnal Scientia Indonesia, 7(1), 1-14. https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36149
SUMBER INTERNET:
Agus setyadi, Tak puas dengan jawaban interplasi DPRA usul pemakzulan, https://news.detik.com/ Diakses pada tanggal 13 januari 2022.
Agus Setyadi, Alasan DPRA Interplasi Plt Gubernur Aceh, www.iapi- indonesia. https://iapi-indonesia.org/berita/alasan-dpra-interpelasi-plt-gubernur-aceh-dana-coronastiker-bbm-subsidi-agus-setyadi-detiknews.com, pada tangal 13 januari 2022.
Muh Ilham Akbar Parase.Impeacment Kepala Daerah, https://kumparan.com/muh-ilham-akbar-parase/impeachment-kepala-daerah-1ugOUBgaWKv, pada tanggal 2 februari 2022.
Rinaldo. Ini tugas dan wewenang Plt Gubernur, bupati dan walikota.l https://www.liputan6.com/news/read/2831770/ini-tugas-dan-wewenang-plt-gubernur-bupati-dan-wali-kota, diakses pada 9 februari 2022.
Abdul Rozak, Contoh Hak Interpelasi Yang Pernah Terjadi Di Indonesia, https://dosenppkn.com/contoh-hak-interpelasi/ diakses pada tanggal 21 Januari 2022.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Dasar 1945.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubagahn Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865)
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446)
Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Muhammad Afifuddin, Eza Aulia